KEMACETAN
Untuk mengatasi kemacetan khususnya di Ibukota Jakarta, pemerintah membuat terobosan dengan menetapkan 17 langkah menyeluruh yang meliputi berbagai aspek, lintas sektoral, wilayah dan kementerian.
Langkah itu mulai dari penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi dan penambahan jalur busway, perbaikan jalan, kebijakan perpakiran, penetapan harga gas bagi angkutan transportasi, restrukturisasi angkutan jalan raya, perbaikan penglolaan angkutan kereta api, pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api, pembangunan jalur rel kereta api lingkar dalam kota, penambahan jalan tol, peninjauan penggunaan kendaran kecil bagi angkutan transpor tasi sampai larangan angkutan liar.
Bahkan, pemerintah juga bertekad merealisasikan pembangunan sarana dan jalur transportasi massal (Mass Rapid Transit/MRT), pemanfaatan monorel, kereta api bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Manggarai, pembentukan badan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sarana transportasi terpadu Jabodetabek hingga pengedalian jumlah kendaran sampai penyiapan lahan parkir di dekat-dekat stasiun kereta api di Kabupaten Bogor dan Provinsi Tangerang.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa Yopie Hidayat, seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono, memimpin rapat mengenai transportasi massal di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (2/9).
Langkah-langkah itu sebelumnya diputuskan Wapres dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri BUMN Mustafa Abubaka r, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Sterilisasi jalur busway tetap di jalankan dan bahkan akan ditingkatkan mengingat upaya yang dilakukan ternyata memberikan dampak positif. Selain itu juga akan dilakukan penambahan jalur busway sampai tahun depan. Pemerintah juga meninjau ulang kebijakan parkir di kawasan yang telah d ilalui jalur Trans-Jakarta, terutama untuk parkir kendaraan yang dilakukan di pinggir jalan, katanya.
ERP
Di tempat yang sama, Fauzi Bowo menambahkan, pembatasan kendaraan dengan sistem ERP akan efektif mengurangi kemacetan di Jakarta. Diharapkan, penerapan ERP akan menjadi jalan keluar untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Oleh sebab itu, pelaksanaan ERP akan dipercepat, katanya, tanpa merinci kapan waktunya.
Langkah itu mulai dari penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi dan penambahan jalur busway, perbaikan jalan, kebijakan perpakiran, penetapan harga gas bagi angkutan transportasi, restrukturisasi angkutan jalan raya, perbaikan penglolaan angkutan kereta api, pembuatan jalur ganda berganda (double-double track) kereta api, pembangunan jalur rel kereta api lingkar dalam kota, penambahan jalan tol, peninjauan penggunaan kendaran kecil bagi angkutan transpor tasi sampai larangan angkutan liar.
Bahkan, pemerintah juga bertekad merealisasikan pembangunan sarana dan jalur transportasi massal (Mass Rapid Transit/MRT), pemanfaatan monorel, kereta api bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Manggarai, pembentukan badan otoritas transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sarana transportasi terpadu Jabodetabek hingga pengedalian jumlah kendaran sampai penyiapan lahan parkir di dekat-dekat stasiun kereta api di Kabupaten Bogor dan Provinsi Tangerang.
Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa Yopie Hidayat, seusai mendampingi Wakil Presiden Boediono, memimpin rapat mengenai transportasi massal di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (2/9).
Langkah-langkah itu sebelumnya diputuskan Wapres dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri BUMN Mustafa Abubaka r, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Sterilisasi jalur busway tetap di jalankan dan bahkan akan ditingkatkan mengingat upaya yang dilakukan ternyata memberikan dampak positif. Selain itu juga akan dilakukan penambahan jalur busway sampai tahun depan. Pemerintah juga meninjau ulang kebijakan parkir di kawasan yang telah d ilalui jalur Trans-Jakarta, terutama untuk parkir kendaraan yang dilakukan di pinggir jalan, katanya.
ERP
Di tempat yang sama, Fauzi Bowo menambahkan, pembatasan kendaraan dengan sistem ERP akan efektif mengurangi kemacetan di Jakarta. Diharapkan, penerapan ERP akan menjadi jalan keluar untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Oleh sebab itu, pelaksanaan ERP akan dipercepat, katanya, tanpa merinci kapan waktunya.
Tanggapan saya : hendaknya pemerintah segera menindak lanjuti tentang masalah kemacetan, karena dengan tidak adanya kemacetan juga dapat membantu Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai ospek, mau dari sector ekonomi dan lain-lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar